MINUT -- Bawaslu Minahasa Utara (Minut) dan Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut) terkesan diam dengan dugaan pelanggaran pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan oleh petahana Minut.Kendati demikian, sebelum pendaftaran calon dan penetapan calon, Bawaslu Minut sudah melaporkan dugaan pelanggaran petahana kepada Bawaslu RI dan langsung mengecek ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Dilansir dari harian komentar news, Rabu (02/10/2024), anggota Bawaslu Sulut, Donny Rumagit secara resmi mengatakan ada beberapa kepala daerah yang telah melakukan pelantikan pejabat dan itu jelas melanggaar, pasal 71 UU 10 Tahun 2016. Bahkan menurutnya, terhadap hal tersebut pihaknya telah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).“Ada beberapa kepala daerah kabupaten dan kota melakukan pelantikan pejabat. Baru baru ini kita (Bawaslu Sulut) sudah konsultasi ke Kemendagri dan Bawaslu RI terkait pelantikan itu dan jelas melanggaar, pasal 71 UU 10 Tahun 2016,” kata Donny Rumagit, Senin, (15/07/2024).Menariknya, Bawaslu menurut Donny Rumagit menemukan beberapa kepala daerah yang melakukan pelanggaran tersebut, ternyata juga tidak ada persetujuan dari Mendagri, sehingga petahana berpotensi didiskualifikasi.Dia menyebutkan ada dua sanksi terhadap dugaan pelanggaran tersebut yaitu pidana dan administrasi berupa pembatalan calon bagi petahana yang maju di Pilkada. Eksekusi pembatalan calon dieksekusi oleh KPU Provinsi atau Kabupaten.Diketahui, Pencalonan petahana Joune Ganda (JG) sebagai Calon Bupati Minahasa Utara (Minut) diduga melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat 2, Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.Hal ini lantaran petahana JG yang saat itu menjabat Bupati Minut melakukan pelantikan atau pergantian pejabat pada tanggal 22 Maret 2024, dan tanggal tersebut sudah masuk larangan UU untuk melakukan pergantian pejabat.KPU Minahasa Utara yang memiliki kewenangan sesuai UU yang bisa membatalkan pencalonan petahana, akan tetapi hal tersebut tidak melakukan. KPU Minut justru diduga ikut mengawal pencalonan petahana hingga ditetapkan sebagai calon Bupati pada tanggal 22 September 2024.Yang menariknya adalah pengumuman penetapan calon oleh KPU Minut hanya melalui LO (Liaison Officer) pasangan calon dan dilakukan sudah hampir tengah malam tanpa melibatkan media.Ketua KPU Minahasa Utara Hendra Lumanauw saat dikonfirmasi media ini terkait hal tersebut melalui WhatsApp mengatakan kalau pihaknya memperlakukan semua calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pilkada Serentak Tahun 2024 ini sama."Semua calon diperlakukan sama, tidak ada yang istimewa," ungkap Hendra Lumanauw, Senin (30/09/2024. (Mike)

KPU dan Bawaslu, dua lembaga penyelenggara Pilkada. (Foto: Istimewa. Kolase foto:Mike)

IMG_20241003_144030.jpg

Dugaan pelanggaran UU Pilkada yang dilakukan oleh petahana Minahasa Utara tidak membuat KPU dan Bawaslu kewenangannya sesuai aturan yang ada.

Terkait Dugaan Pelanggaran UU Pilkada oleh Petahana, Netralitas KPU dan Bawaslu Minahasa Utara Diragukan