JAKARTA -- Pihak pemohon pasangan Petra Rembang dan Frede Massie dalam sidang Mahkamah Konstitusi menduga kalau pihak terkait melakukan pelanggaran pada Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara secara terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).Kuasa hukum pemohon Supriyadi Pangellu, SH., MH &nbsp;kepada media ini mengatakan hal terhadap dugaan pelanggaran disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang digelar Kamis, 23 Januari 2025."Pihak terkait mengakui dalam sidang MK adanya bansos yang jelas masuk kategori dilarang pada pasal 71 ayat 3 undang-undang Pilkada. Terkait bantuan lainnya, dilarang enam bulan sebelum penetapan hingga penetapan calon terpilih," kata Supriyadi, Sabtu (25/01/2025).Hal ini, menurutnya berimplikasi pada hasil dan tidak hanya pada ambang batas. Kemudian pada berdasarkan pasal 71 ayat 5, sanksi diskualifikasi terhadap calon terpilih jika melanggar pasal 71 ayat 3.Supriyadi menyoroti kinerja lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, dalam Pilkada tidak mengawal pelaksanaan Pilkada dengan baik dan tidak menindak.Sementara itu, kuasa hukum pemohon lainnya yaitu Setli Kohdong,SH menilai ada pelanggaran oleh pihak terkait yang dilakukan secara TSM."Pembagian bansos adalah pelanggaran TSM dan dilarang oleh undang-undang. Kita memiliki bukti dan berharap bisa sampai pada sidang pembuktian nanti," terang Setli.Dia menyebutkan, sesuai dalil yang diajukan, terdapat bansos yang dibagikan di 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.Pembagian tersebut lanjutnya mulai tanggal 3 sampai 24 September 2024 menjelang masa kampanye dan waktu tersebut sudah masuk tahapan Pilkada yang dilarang memberikan bansos."Saksi dan bukti ada. Mudah-mudahan kasus ini bisa lanjut ke sidang pembuktian. Karena dengan pemberian bansos berpengaruh pada perolehan suara," ujarnya.Setli Kohdong, SH menambahkan, bukti kuat yang dimiliki bisa meyakinkan Mahkamah Konstitusi kalau ini ada pelanggaran serius.

Supriyadi Pangellu,SH.,MH dan Setli Kohdong,SH, kuasa hukum pihak pemohon. (Foto:Istimewa)

IMG-20250125-WA0001.jpg

Pemohon dalam Sidang Mahkamah Konstitusi terhadap perkara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan menilai pihak terkait diduga lakukan pelanggaran secara TSM.

Sidang MK Pilkada Minahasa Selatan, Pihak Terkait Diduga Langgar UU Pilkada