JAKARTA - Irjen Pol (Purn) Ronny F Sompie mendukung keputusan pemerintah terkait pemberhentian sementara kebijakan bebas visa kunjungan (BVK).Mantan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI ini menjelaskan kalau sejak 2016 diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2016 tentang pemberian bebas visa kunjungan (BVK) kepada 169 negara, telah dievaluasi sejak tahun 2017 oleh Ditjen Imigrasi bersama intansi terkait lainnya."Hasil evaluasinya menunjukkan kalau bahwa pemberian BVK terhadap 169 negara belum signifikan bermanfaat bagi Indonesia, dan justru banyak berimplikasi negatif bagi masalah keamanan di Indonesia," kata Ronny Sompie.Bakal calon anggota DPR RI dari Partai Golkar Dapil Sulut ini menyebutkan ragam persoalan yang berkaitan dengan keamanan, sulit dilakukan antisipasi dan pencegahan ketika diberlakukan BVK tanpa pengawasan orang asing yang seimbang.Sompie menegaskan, pengawasan orang asing yang diamanatkan dalam UU No 6 tahun 2011 seyogyanya bisa dilakukan secara sinergis dan komprehensif antar instansi terkait yang berkompeten sesuai UU yang menjadi dasar hukum bekerjanya instansi tersebut dalam melakukan pengawasan orang asing."Polri selama ini memiliki kewenangan menangangi berbagai tindak pidana, termasuk bisa melakukan pengawasan orang asing berdasarkan UU No 2 tahun 2002 tentang Polri pada pasal 15 ayat (2) huruf i, yaitu: melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait," tandasnya. (Mike)

images (1).jpg

Ronny Sompie Dukung Pemerintah Hentikan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Ke 159 NegaraJAKARTA - Irjen Pol (Purn) Ronny F Sompie mendukung keputusan pemerintah ter