JAKARTA – Ekonomi biru atau blue economy menjadi salah satu pendekatan yang didorong pemerintah untuk mengembangkan sektor kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia. Konsep ini menekankan pemanfaatan potensi laut secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya pesisir.Mengutip laman Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (UGM), ekonomi biru merupakan pendekatan pembangunan yang mengedepankan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Tujuannya mencakup mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mempertahankan kesehatan ekosistem laut.Melalui konsep tersebut, laut tidak hanya ditempatkan sebagai sumber daya ekonomi yang bisa dimanfaatkan, tetapi juga sebagai ekosistem yang perlu dilindungi. Dengan begitu, potensi kelautan dapat terus memberikan manfaat ekonomi dan sosial tanpa mengorbankan keberlanjutannya dalam jangka panjang.BACA JUGA: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/ongkos-lingkungan-di-balik-tren-foto-ai-ala-80-an-jangan-asal-ikut">Ongkos Lingkungan di Balik Tren Foto AI Ala 80-an, Jangan Asal Ikut!</a><h2>Apa Itu Ekonomi Biru?</h2>Konsep ekonomi biru pertama kali dipopulerkan Prof. Gunter Pauli melalui buku The Blue Economy yang diterbitkan pada 2010. Gagasan tersebut menekankan kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan meminimalkan limbah.Di Indonesia, ekonomi biru dikembangkan dalam kerangka pembangunan kelautan berkelanjutan. Konsep ini mencakup berbagai aktivitas seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, konservasi, pariwisata bahari, hingga pengembangan potensi energi laut.Secara umum, ekonomi biru Indonesia berupaya menyeimbangkan tiga kepentingan utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.Kerangka tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang menekankan pengelolaan kelautan secara berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut.Baca juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.id/read/mengenal-megathrust-indonesia-14-segmen-dan-potensi-gempanya">Mengenal Megathrust Indonesia: 14 Segmen dan Potensi Gempanya</a>Pemerintah telah menyusun <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Upload%20Terbaru/EBOOK%20IND%2017102024_Indonesia%20Blue%20Economy%20Roadmap-2nd%20Edition.pdf">Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia 2023–2045 </a>sebagai acuan pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Peta jalan yang disusun Bappenas tersebut memuat isu strategis, sasaran pembangunan, serta sektor prioritas ekonomi kelautan hingga 2045.Salah satu targetnya adalah meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap produk domestik bruto (PDB) dari sekitar 7,6% menjadi 15% pada 2045.Pemerintah juga menargetkan penciptaan sekitar 12 juta lapangan kerja baru pada 2030 serta peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan yang berkaitan dengan potensi kelautan.Dalam implementasinya, ekonomi biru Indonesia memiliki empat fokus utama, yakni menciptakan laut yang sehat dan produktif, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat teknologi, tata kelola dan pembiayaan.<h2>Apa Saja Kebijakan Ekonomi Biru KKP?</h2>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan ekonomi biru sebagai salah satu agenda utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Terdapat lima kebijakan ekonomi biru KKP yang menjadi fokus utama,<ul><li>Pertama, memperluas kawasan konservasi laut untuk menjaga ekosistem sekaligus memastikan sumber daya laut tetap tersedia.</li><li>Kedua, menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota agar eksploitasi sumber daya ikan dapat disesuaikan dengan potensi dan daya dukung wilayah.</li><li>Ketiga, mengembangkan perikanan budidaya berkelanjutan dengan memperhatikan produktivitas dan kondisi lingkungan.</li><li>Keempat, mengawasi dan mengelola wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil agar pemanfaatannya tidak merusak ekosistem.</li><li>Kelima, mengurangi sampah plastik di laut yang menjadi salah satu ancaman terhadap ekosistem dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.</li></ul>Implementasi ekonomi biru mulai terlihat dari peningkatan kawasan konservasi, produksi perikanan, hingga pengembangan karbon biru. KKP mencatat sepanjang 2025 terdapat tambahan sekitar 1,09 juta hektare kawasan konservasi laut.Di sektor perikanan, produksi perikanan tangkap pada 2025 mencapai sekitar 7,85 juta ton. Sementara nilai ekspor hasil perikanan mencapai Rp106,68 triliun, meningkat 5,2% secara tahunan.Baca juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.id/read/grup-djarum-caplok-narasi-bisnis-media-masih-seksi">Grup Djarum Caplok Narasi, Bisnis Media Masih Seksi?</a>Pemerintah juga mengembangkan potensi karbon biru (blue carbon), terutama melalui perlindungan mangrove, padang lamun, dan ekosistem pesisir.Karbon biru menjadi bagian penting ekonomi biru karena ekosistem pesisir memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan karbon. Dengan demikian, perlindungan laut juga dapat mendukung agenda pengendalian perubahan iklim dan ekonomi rendah karbon.<h2>Bagaimana Program Ekonomi Biru di Era Prabowo?</h2>Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.Saat mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Gorontalo pada 9 Mei 2026, Prabowo menyatakan pemerintah akan mengembangkan sektor perikanan dan kelautan secara besar-besaran melalui konsep ekonomi biru.Salah satu program utamanya adalah Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih beroperasi pada 2026. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan produktivitas nelayan melalui pembangunan ekosistem ekonomi yang terintegrasi.Fasilitas yang disiapkan antara lain cold storage dan sarana pendukung kebutuhan nelayan. Pemerintah juga menyiapkan 1.582 kapal ikan yang akan dikelola melalui koperasi nelayan.Program tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas produksi nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok hasil perikanan dari laut hingga industri pengolahan.Selain Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah menjalankan sejumlah program prioritas di sektor kelautan dan perikanan.Program tersebut mencakup budidaya ikan darat tematik, percepatan swasembada garam, revitalisasi tambak Pantai Utara Jawa, pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta modernisasi armada kapal perikanan nasional.Pemerintah juga mendorong hilirisasi hasil perikanan dan transformasi digital untuk meningkatkan nilai tambah sektor kelautan. Dengan hilirisasi, hasil laut tidak hanya dijual sebagai komoditas mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.Baca juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.id/read/daftar-emiten-yang-potensi-kecipratan-booming-data-center">Daftar Emiten yang Potensi Kecipratan Booming Data Center</a><h2>Berapa Anggaran KKP untuk Ekonomi Biru?</h2>Dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program ekonomi biru. DPR RI telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar sekitar Rp15,6 triliun untuk Tahun Anggaran 2027, meningkat dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai sekitar Rp13 triliun.Anggaran tersebut menjadi salah satu sumber pendanaan berbagai program kelautan dan perikanan, mulai dari pemberdayaan nelayan, konservasi, budidaya, pengawasan laut hingga pembangunan infrastruktur perikanan.Indonesia memiliki wilayah laut yang luas dan sumber daya kelautan yang besar. Potensinya mencakup perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, pariwisata bahari, jasa kelautan, energi terbarukan hingga karbon biru.Namun, sektor tersebut juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penangkapan ikan berlebihan, pencemaran laut, kerusakan mangrove dan ekosistem pesisir, serta perubahan iklim.Karena itu, ekonomi biru menjadi pendekatan untuk meningkatkan nilai ekonomi laut tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.Jika dijalankan secara konsisten, ekonomi biru dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, memperkuat industri perikanan, menarik investasi, sekaligus menjaga ekosistem laut.Dengan target hingga 2045 dan berbagai program pemerintah di era Prabowo, ekonomi biru Indonesia berpotensi menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru sekaligus bagian penting dari pembangunan berkelanjutan nasional.<blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.id/read/mengenal-ekonomi-biru-indonesia-dan-potensinya">www.trenasia.id</a> oleh Muhammad Imam Hatami pada 10 Sep 2026&nbsp;</blockquote><blockquote>Tulisan ini telah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://balinesia.id/read/kenali-apa-itu-ekonomi-biru-indonesia-dan-potensinya">balinesia.id</a> oleh Redaksi pada 14 Sep 2026 &nbsp;</blockquote>

JUSTINA.png

Deretan kapal nelayan yang berada di sekitar Kota Bitung

1657132570399-kotakreatif-bitungcover.jpg

Kenali Apa Itu Ekonomi Biru Indonesia dan Potensinya

Di Indonesia, ekonomi biru dikembangkan dalam kerangka pembangunan kelautan berkelanjutan. Ditarget sumbang 15% PDB pada 2045. 

Potensi Laut Indonesia Besar, Kenali Konsep Ekonomi Biru