MANADO -- Keluarnya surat instruksi harian dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri yang melarang kadernya ikut retreat kepala daerah.Terhadap instruksi Ketum Megawati kepada kepala daerah dari PDIP, erat kaitannya dengan dinamika politik nasional, terutama penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.Penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, membuat Megawati melarang kadernya yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.Pengamat Hukum, Supriyadi Pangellu,SH.,MH pun angkat bicara dan menyebutkan penegakan hukum terhadap Hasto Kristiyanto tidak ada kaitannya dengan kegiatan retreat di Magelang, Jawa Tengah."Penegakan hukum harus dibedakan dengan retreat di Magelang. Intinya, ini akan menguji kenegaraan kepada daerah," sebut Pangellu, Jumat (21/02/2025).Menurutnya, jika pun demikian ada kepala daerah dari PDIP yang tidak ikut retreat itu adalah pembangkang terhadap Presiden dan bisa saja mendapatkan sanksi."Kalau ada kepala daerah yang tidak ikut retreat itu adalah pembangkangan kepada Presiden dan bisa &nbsp;dapat sanksi," tandasnya.&nbsp;

Pengamat hukum, Supriyadi Pangellu. (Foto:Istimewa)

IMG_20250221_163133.jpg

Pengamat Hukum Supriyadi Pangellu,SH.,MH menanggapi keluarnya surat instruksi harian dari Ketua Umum Megawati yang larangan kepala daerah PDIP ikut retreat.

Megawati Larang Kadernya Ikut Retreat, Pangellu: Bedakan Urusan Hukum dan Politik