JAKARTA -- Adanya dua aturan yang sama dalam perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Provinsi Nangroh Aceh Darussalam (NAD), langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dengan melakukan diskusi bersama bertempat di lantai 5 kantor Bawaslu RI Jakarta, Jumat (22/04/2022).Bawaslu RI yang dihadiri tiga anggotanya; Herwyn Malonda, Lolly Suhenti dan Puadi, menyambut baik kehadiran perwakilan dari DPRA. Bawaslu RI sangat mengapresiasi kerja DPRA yang langsung melakukan koordinasi dengan lembaga tetap pengawas pemilu terkait tugas, wewenang, dan kelembagaan Bawaslu dengan penyesuaian aturan khusus otonomi khusus berdasarkan UU Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.“Ini adalah langkah baik dari DPRA, karena memang dua aturan berbeda sama-sama mengakomodir terkait pembentukan dan rekrutmen Panitia Pengawas,” tegas Kordiv SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu RI, Dr. Herwyn J.H Malonda, S.H., M.H.Dimana, menurut Malonda, ada dua undang-undang yang mengatur perekrutan pengawas pemilihan di NAD. Pertama, yakni undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang juga mengatur tentang perekrutan lembaga pengawas pemilihan. Kedua, undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang juga mengatur tentang perekrutan lembaga pengawas pemilihan.“Nah ini yang harus menjadi perhatian, bagaimana sinkronisasi antara dua undang-undang ini. Karena kedua undang-undang ini memiliki kekuatan yang sama meski berbeda pemberlakuannya. Maka ini harus perlu kajian yang matang dan benar-benar tidak menyalahi dua aturan ini,” tegas Malonda.Dilain pihak, pada undang undang nomor 7 tahun 2017, rekrutmen tim seleksi dan Panwaslih adalah kewenangan dari Bawaslu. Sehingga, persoalan inilah yang menjadi topik penting pada dua undang undang tersebut. Secara kelembagaan ini harus benar benar disesuaikan secara baik agar tidak jadi preseden buruk.“Kita butuh merumuskan kelembagaan pengawas pemilu dan merumuskan langkah-langkah strategis dan koordinasi, karena ternyata dalam nafas yang sama yaitu sama-sama taat asas. Pada prinsipnya kita mengikuti konstitusi,” ungkap Malonda.Herwyn Malonda mengaku, jika Bawaslu sangat menghargai adanya kekhususan Aceh. Karena itu, dia meyakini, bakal ada pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan penyelenggara pemilu akan disesuaikan antara UU 11/2006 dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.“Bawaslu sendiri sebagai pelaksana UU. Kalau perlu dilakukan harmonisasi untuk melihat kewenangan masing-masing. Karena memang bisa saja penerapan dan persepsi hukumnya berbeda. Ini pertemuan awal untuk membangun komunikasi, mencari solusi terbaik,” ujar Malonda, yang pernah menjadi mahasiswa berprestasi tingkat Nasional tahun 1995.Sementara itu, DPR Aceh mengacu pada undang undang 11 tahun 2006 bersikeras menginginkan proses rekrutmen Panwaslih Aceh menjadi kewenangan mereka sebagai anggota legislatif di Aceh.“Kita berharap kewenangan dari pusat tetap ada, namun juga tetap memperhatikan kekhususannya Aceh,” sebut Ketua Komisi 1 DPRA Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf . (Mike)

Anggota Bawaslu RI, Herwyn Malonda saat menggelar petemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). (Foto:Istimewa)

D4BDCF17-7A42-4B38-8BC5-577FA195BD1E.jpeg

Malonda Bahas UU Rekrutmen Panwaslih NADJAKARTA -- Adanya dua aturan yang sama dalam perekrutan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Provinsi Nangroh Aceh 