MANADO -- Sistem Informasi baik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sulut (LKPJ) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan berbentuk digitalisasi.Hal ini dikemukakan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Setdaprov Sulut Weldie Poli kepada sulutimes.com, Selasa (22/02/2022) di ruangannya.“2022 kami sedang memaksimalkan koordinasi penyusunan entry data LPPD, LKPJ dan SPM yang akan dirangkum dalam Digitalisasi Sistem Informasi LPPD dengan 25 indikator kinerja kunci,” ungkapnya.Dijelaskan Poli lebih jauh, dalam penyusunan SI LPPD setelah melakukan entry Data harus di-review oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik setelah dan sesudah melakukan pengentrian data agar dapat dinilai oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri.“Dalam penyusunan LPPD jika data yang dimasukkan dalam SI LPPD tidak di-review oleh APIP maka tidak dapat dinilai oleh pemerintah pusat, karenanya kami selalu mengingatkan pada setiap Pemda agar Inspektorat sebagai APIP yang ada di Daerah untuk segera melakukan review karena hal ini mencerminkan kinerja Kepala Daerah pada tahun yang ada,” jelasnya.Ditambahkan pula, lanjut Poli bahwa baru-baru ini telah dilakukan Rapat koordinasi bersama Kabupaten/kota dalam Zoom Meeting Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Laporan Penyusunan Pemerintahan Daerah.“Hal ini dilakukan lebih untuk membahas soal Penyusunan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik Pemprov maupun Pemkab/Pemkot se-Sulut,” pungkas Karo Pemotda Weldi Poli didampingi Kabag Pemerintahan Biro Pemotda Setdaprov Sulut Rollies Rondonuwu. (Mik)

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Setdaprov Sulut Weldie Poli. (Foto:Istimewa)

Weldie Poli

LPPD-LKPJ-SPM Segera Berbentuk DigitalisasiMANADO -- Sistem Informasi baik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjaw

LPPD-LKPJ-SPM Sulut Segera Berbentuk Digitalisasi