MANADO - Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu tindakan keharusan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat baik secara langsung, maupun tidak langsung, akan memberikan dampak yang besar terhadap eksistensi Pemilu (Demokrasi) itu sendiri.“Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan, karena dapat membantu peran dan tugas dari Bawaslu dalam upaya mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas,” kata Winsi Kuhu, S.IP., M.I.Pol., Jumat (8/10/2021).Winsi Kuhu menjelaskan, bahwa alam demokrasi mendambakan suasana yang kondusif dalam setiap pestanya, sehingga masyarakat tentunya punya ruang dalan pelibatannya. Saat ini masyarakat masih sebatas pemberi informasi awal terhadp adanya dugaan pelanggaran Pemilu atau pemilihan.Padahal lebih jauh dari pada itu, seharusnya sabagai warga negara yang baik, kita wajib mengedukasi sesama di ruang publik. Ruang publik ini bisa saja ada di lingkungan sekitar kita domisili, bisa juga pada hajatan-hajatan, pesta atau perkumpulan. Hal mendasar yaitu kita berkewajiban untuk mengedukasi baik secara relasi sosial maupun secara relasi politik.“Urgensinya karena masyarakat adalah objek dari sebuah peradaban demokrasi sehingga masyarakat perlu terlibat dalam ruang lingkup yang disediakan oleh undang-undang. Kelompok strategis masyarakat, dalam hal ini mahasiswa, memiliki andil besar dalam konteks memberikan edukasi politik kepada masyarakat luas. Masyarakat harus melek politik agar tujuan demokrasi di Indonesia bisa mencapai titik kesempurnaan,” jelas Kuhu.Winsi Kuhu yang juga tercatat sebagai Tenaga Ahli DPR RI (A-390) melanjutkan, ternyata pengawasan partisipatif tidak hanya sebatas melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu dan pemilihan, akan tetapi lebih dari itu. Mengingat saat ini partisipasi masyarakat dalam memilih yang cukup tinggi, namun tingkat independensi masyarakat menurun. Sehingga cenderung rendah dalam melaporkan pelanggaran.Terlebih upaya untuk melapor masih dikendalikan oleh peserta pemilu. Maka pelibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan juga menjadi hal yang urgent dilakukan. Karena keberhasilan pengawasan sangat tergantung pada keterlibatan masyarakat untuk mau mengawasi penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Dan perlu diingat, bahwa dalam roadmap pengawasan partisipatif ada 4 hal yang harus diperhatikan yaitu: edukasi, partisipasi, kekayaan inovasi, dan kaderisasi.“Pengalaman Pemilu 2019, keterlibatan masyarakat masih kurang sehingga di butuhkan ruang lingkup yang cukup agar penyelenggara bisa mengajak masyarakat untuk terus melakukan upaya perbaikan demokrasi Indonesia,” ujar Winsi Kuhu. (Mik)

1EBA2451-25ED-40F4-97EC-C269E2DC03E3.jpeg

Kuhu: Keterlibatan Masyarakat Wujudkan Pemilu DemokrasiMANADO - Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu tindakan keharusan. Dengan a