MINAHASA UTARA -- Pencalonan incumbet Joune Ganda (JG) sebagai Calon Bupati Minahasa Utara (Minut) dinilai cacat hukum. Lantaran dia diduga melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat 2, Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.Dugaan pelanggaran tersebut terjadi saat JG menjabat Bupati Minut melakukan pelantikan atau pergantian pejabat pada tanggal 22 Maret 2024, dan tanggal tersebut sudah masuk larangan UU untuk melakukan pergantian pejabat.Meski demikian, KPU Minahasa Utara yang memiliki kewenangan sesuai UU bisa membatalkan pencalonan incumbent, tidak melakukan hal itu.KPU Minut justru diduga ikut mengawal pencalonan incumbent hingga ditetapkan sebagai calon Bupati pada tanggal 22 September 2024.Menariknya, pengumuman penetapan calon oleh KPU Minut hanya melalui LO (Liaison Officer) pasangan calon dan dilakukan sudah hampir tengah malam tanpa melibatkan media.Ketua KPU Minahasa Utara Hendra Lumanauw saat dikonfirmasi media ini via WhatsApp mengatakan jika pihaknya memperlakukan semua calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pilkada Serentak Tahun 2024 ini sama."Semua calon diperlakukan sama, tidak ada yang istimewa," ungkap Hendra Lumanauw, Senin (30/09/2024. (Mike)

925px-KPU_Logo.svg.png

Dugaan pelanggaran UU Pilkada, tidak membuat KPU Minahasa Utara mengambil keputusan pembatalan pencalonan incumbent Joune Ganda sebagai calon Bupati.

KPU Minahasa Utara Diduga Kawal Pencalonan Incumbent