MANADO -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2020.Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulut diserahkan langsung oleh anggota IV BPK RI, Isma Yatun kepada Gubernur Olly Dondokambey disaksikan oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw, Sekdaprov Edwin Silangen, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen, dan Kepala Perwaklan BPK RI Sulut, Karyadi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.Gubernur Olly Dondokambey menegaskan pencapaian ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah Sulut dalam mengutamakan transparansi pengelolaan keuangan, termasuk sinergitas antara Pemprov dan DPRD dalam membangun daerah.“WTP bukan tujuan terakhir, yang terutama transparansi dikedepankan,” kata Olly.Olly Dondokambey juga memberikan apresiasi kepada jajaran BPK RI yang telah optimal melakukan pemeriksaan dan menyerahkan hasil pemeriksaan atas LKPD Sulut tahun 2020, serta kepada pimpinan dan anggota DPRD Sulut yang sudah menyelenggarakan rapat paripurna.Dia berharap semua tetap dianugerahkan kesehatan dan kekuatan, dan tuntunan dan memberkati semua kerja dalam membangun daerah, memajukan bangsa dan mensejahterakan masyarakat Sulut. (Mik)

Paripuran penyerahan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK RI di  Kantor DPRD Sulut. (Foto:istimewa)

IMG-20210503-WA0016-768x512-1.jpg

MANADO -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan

Komitmen Transparansi Pengelolaan Keuangan, Pemprov Sulut Raih WTP