Manado - Ketua komisi I DPRD Manado, Nortje Heny Van Bone, S.Pd, menyerap aspirasi masyarakat (Asmara) di masa Reses &nbsp;ketiga 2015, dalam bentuk dialog dengan konstituen, di Dapil Sario - Malalayang, di Winangun Dua, &nbsp; Malalayang Kamis pagi sampai siang.Dalam pertemuan yang dihadiri warga dari Dapil tersebut, Srikandi partai Demokrat itu, menegaskan akan memperjuangkan semua aspirasi yang disampaikan, bahkan mengawalnya dalam pembahasan anggaran bersama banggar dan TAPD Pemkot Manado dalam perubahan anggaran 2025 mulai dari KUA-PPAS termasuk juga dalam musrenbang."Saya akan mengawal semua aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi kerinduan selama ini agar dapat terakomodir dalam perubahan APBD 2025," kata Van Bone, di sela - sela Reses.<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2025/07/1753367667417.jpeg"></figure>Dia menyebutkan masalah BPJS Kesehatan tunggakannya tanggungan pemerintah atau mandiri kemudian soal talud, &nbsp;sekolah favorit, pengurusan sertifikat PTSL, menjadi aspirasi yang mengemuka dalam dialog dan tatap muka yang digelar lebih dari lima &nbsp;jam itu."Bahkan ada warga juga yang menanyakan tentang pemutihan tunggakan BPJS jika bisa dilakukan, dan mereka semua mendapatkan penjelasan sejelas-jelasnya dari dinas kesehatan dan dinas sosial," kata Bu Nor, sapaan akrab ketua DPC PD Manado itu.Van Bone mengatakan, memang aspirasi tentang data BPJS kesehatan, yang menjadi masalah, yang paling berperan dalam penyelesaiannya adalah dinas kesehatan dan dinas sosial, tetapi karena ada regulasi dan program yang berubah, sehingga ada terkendala dan sudah dijelaskan oleh dr. Jimmy Lalita, dari dinas kesehatan dan Barlina Moningka dari dinas sosial, mengenai data yang saat ini berubah menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional, yang dikelola kementerian sosial dan badan pusat statistik nasional."Ada juga aspirasi dari jemaat GMIM Ebenhezer yang mengenai talud yang sudah kami sampaikan langsung ke pemerintah dan ditindaklanjuti oleh dinas PUPR, dengan pengukuran, namun menunggu realisasi pembangunan, sebagai anggota badan anggaran, akan saya kawal di RKPD dan KUA-PPAS perubahan APBD 2025, serta masuk di skala prioritas utama Musrembang, sehingga dapat dilaksanakan,"katanya. &nbsp;Aspirasi lain, yang mengemuka dalam reses tersebut, disampaikan tokoh masyarakat Victor Karundeng, adalah tentang sekolah favorite dimana ada siswa sekolah yang banyak siswa dan lainnya tidak, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan seperti di SMP 10 dan 14 Mapanget, maka akan diusahakan agar semua menjadi sekolah favorit sehingga siswa merata, dan siswa sekolah di dekat rumahnya saja.<figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2025/07/1753367731115.jpeg"></figure>"Kemudian aspirasi dari Jefry Sambouw, yang minta agar bisa dihadirkan perwakilan ATR/BPN untuk menjelaskan tentang pengurusan sertifikat bagi warga kurang mampu, yang sudah menjadi PTSL sekarang, kalau dulunya prona, dan kami akan mengupayakan agar dalam reses berikut mengundang BPN supaya bisa menjelaskan tentang hal itu, agar masyarakat terbantu, mengurus biaya murah dan tidak lagi kesulitan untuk masalah tersebut," katanya.Mengenai data tunggal sosial ekonomi nasional, dr.Jimmy Lalita dan Barlina Moningka menjelaskan secara detil kepada massa yang hadir. &nbsp;Bahwa saat ini sedang dalam penyelesaian, dan nanti semua warga Indonesia akan masuk di situ, tanpa kecuali, sehingga bisa diketahui apakah bisa menjadi peserta BPJS mandiri atau ditanggung pemerintah di pusat atau daerah (PBI APBN dan PBI APBD), dan berharap masyarakat akan terbantu dengan penjelasan ini.Ada juga dari warga bernama Rommy Makawekes yang minta agar dibantu pemerintah, karena tidak mampu dan harus membayar secara mandiri, tetapi sudah menunggak, apakah bisa diputihkan atau tidak seperti masalah PBB, dimana ada yang diputihkan.Hal itu ditanggapai oleh dr. Jimmy Lalita dari Dinkes Manado, yang mengatakan, jika tak mampu lagi membayar secara mandiri, bisa langsung mengurus ke tanggungan pemerintah hanya diurus sehari mulai dari lapor ke lurah, keterangan dari bawah lalu ke dinas sosial, dalam sehari selesai, sementara tunggakan, harus dibayar, namun bisa dicicil, sesuai kemampuan.Usai dialog reses, Van Bone menjamu masyarakat yang hadir sekaligus membagi-bagikan beras kepada semua yang hadir, sebagai bentuk kepedulian.

IMG-20250724-WA0004.jpg

Manado - Ketua komisi I DPRD Manado, Nortje Heny Van Bone, S.Pd, menyerap aspirasi masyarakat (Asmara) di masa Reses  ketiga 2015, dalam bentuk dialog dengan ko

Ketua Komisi I Dekot Manado Serap Aspirasi di Winangun