MANADO -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk menargetkan tingkat inklusi keuangan hingga dapat mencapai 90 persen pada 2024.Target tersebut dipatok untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses ke fasilitas keuangan. Inklusi keuangan ditargetkan untuk menyasar masyarakat yang berada di piramida ekonomi terbawah dengan hadirnya finansial teknologi (fintech) diharapkan dapat menjadi alternatif solusi untuk membantu mencapai target inklusi keuangan tersebut.Upaya konsisten untuk mendorong inklusi keuangan di tengah pandemi global yang saat ini dialami banyak negara termasuk Indonesia, platform fintech P2P lending terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) PT Rezeki Bersama Teknologi (FinPlus) dan PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) menyelenggarakan talk show dengan mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, pada Kamis (15/04/2021) secara daring melalui aplikasi komunikasi video untuk mengenalkan industri fintech peer-to-peer lending serta pemahaman inovasi yang dilakukan fintech untuk tetap mendorong inklusi keuangan selama masa pandemi."Kami sangat berharap adanya kehadiran industri fintech P2P lending mampu meningkatkan pengetahuan terkait layanan keuangan berbasis digital dan membuka akses finansial ke seluruh lapisan masyarakat melalui model bisnis fintech lending," ungkap Kokko Cattaka, COO FinPlus.<figure class="image"><img src="https://ik.imagekit.io/tk6ir0e7mng/uploads/2021/04/1618470858407.jpeg"></figure>Data yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terkait bisnis pinjaman fintech peer to peer (P2P) lending telah mencapai Rp 128,7 triliun hingga kuartal III 2020, nilai itu tumbuh dari posisi tahun lalu hanya Rp 44,8 triliun. Hal ini membuktikan bahwa industri P2P lending turut mendorong dan menggerakkan perekonomian negara seiring dengan pertumbuhannya yang signifikan.Kenaikan pesat penyaluran pinjaman P2P lending ini tak lepas dari peningkatan jumlah akun peminjam (borrower) dan pemberi pinjaman (lender), dengan pengguna aktif rentang usia produktif 19-34 tahun.&nbsp; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap stakeholders terkait mampu menjaga tren pertumbuhan positif ini, sehingga industri fintech P2P lending ke depan terus bisa berinovasi dalam memberikan layanan keuangan terhadap masyarakat.Ezra Felix J.M - Business Development Jembatan Emas menambahkan “Dengan adanya edukasi daring ini, kami juga berharap masyarakat Manado dapat memanfaatkan layanan produk P2P lending untuk kebutuhan dalam menghadapi masa pandemi dan tetap waspada terhadap fintech ilegal," ujar Ezra Felix J.M, Business Development Jembatan Emas.Kedua narasumber pada acara tersebut juga menegaskan bahwa saat ini satgas waspada investasi OJK telah menutup 3.056 fintech lending illegal hingga Januari 2021, karena maraknya tawaran pinjaman online selama masa pandemi. &nbsp;Acara yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa Unsrat Manado ini, menjadi bukti nyata bahwa masyarakat antusisas menyambut menyambut kehadiran berbagai inovasi produk dalam bidang keuangan digital untuk memenuhi kebutuhan dimasa pandemi serta mencapai target inklusi keuangan. (Mike)

Kokko Cattaka - COO FinPlus. (Foto:istimewa)

e2a63cbf-f84d-4f7e-b633-a59fa55dadb3.jpg

MANADO -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk menargetkan

Fintech Lending FinPlus dan Jembatan Emas Sebagai Inovasi dan Solusi Keuangan Di Masa Pandemi