
Setahun Kepemimpinan YSK-Vicktory, Diskominfo Kerja Buruk
- Dari Steven Liow, Denny Mangala hingga Zainudin Saleh Hilian, mereka dinilai buruk sebagai pimpinan Dinas Kominfo Sulut.
Sekitar Kita
MANADO - Pemerintahan baru Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus,SE dan Wakil Gubernur Dr. Victor Mailangkay,SH.,MH (YSK-VICTORY) setelah dilantik pada 20 Februari 2025, telah menunjukkan kapasitas keduanya untuk membangun daerah.
Kini, setahun sudah kepempinan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay bekerja untuk masyarakat Sulawesi Utara dengan pencapaian yang dinilai baik.
Namun demikian, pencapaian kinerja Gubernur Yulius dan Wagub Victor, masih dilemahkan oleh kinerja buruk jajaran keduanya di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Tokoh generasi muda Nusa Utara, Supriyadi Pangellu,SH.,MH mengatakan apa yang telah dikerjakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara setahun pasca dilantik, belum sepenuhnya didasarkan pada terobosan jajarannya.
"Oh ya, sudah setahun kepemimpinan pak Gubernur Yulius Selvanus dan pak Wagub Victor Mailangkay memimpin Sulawesi Utara, dan kerja-kerja pemerintah untuk masyarakat nyata meski baru setahun," kata Supriyadi Pangellu, Jumat (20/02/2026).
Supriyadi Pangellu kemudian mengulas kerja-kerja YSK-VICTORY dalam setahun memimpin Sulawesi Utara diantaranya pemberian bantuan genset untuk wilayah kepulauan, perbaikan jalan Soekarno, perbaikan dan penataan kolam renang KONI Sario Manado, penataan dan perbaikan wisata religus Buki Kasih Kanonang, rencana tata ruang wilayah, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), pembukaan rute penerbangan Bandara Sam Ratulangi yang terhubung dengan beberapa negara dan daerah lainnya dan angka kemiskinan menurun.
Gubernur dan Wagub Sulut juga lanjutnya memiliki tekad yang kuat terhadap program asta cita Presiden Prabowo Subianto dengan dukungan terhadap pemberantasan korupsi di daerah ini. Keduanya, menjadi motor pemberantasan korupsi bersama Kapolda Sulut dan Kejati Sulut.
"Pencapaian-pencapaian ini sangat baik diawal pemerintahan pak Yulius Selvanus. Biar baru setahun, masyarakat bisa merasakan manfaat dari kerja-kerja pak Gubernur," ujarnya.
"Pemerintahan baru Sulawesi Utara semenjak dilantik, pak Gubernur Yulius Selvanus dan pak Wagub Victor Mailangkay hadir dengan cita-cita besar untuk pembangunan daerah. Tapi sayangnya, masih ada titik lemah dari dukungan kerja dari jajaran Pemprov Sulut," sambungnya.
Dia menyoroti buruknya kinerja Dinas Kominfo Sulut dalam menjabarkan kerja-kerja Pemerintahan Gubernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkay.
Menurutnya, Dinas Kominfo seharusnya menjadi corong pemerintah dalam menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, terutama program dan kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintahan YSK-VICTORY. Tapi yang terjadi sebaliknya, instansi yang kini dipimpin Zainudin Saleh Hilian terkesan malas.
Saat Kominfo Sulut dipimpin Steven Liow. Diawal kepemimpinan YSK-Victory, kondisi Dinas ini terkesan diam, tidak bergerak dalam menjalankan tugas pokok sebagai intitusi pemberi informasi kepada publik. Hal ini diduga dipengaruhi oleh proses hukum yang sedang dilakukan oleh Polda Sulut.
Demikian yang terjadi, ketika Kominfo Sulut dijabat Denny Mangala. Dinas ini dinilai tidak ada perkembangan dan kemajuan terutama dalam konteks penjabaran program dan kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dan terus berlanjut ditangan Zainudin Saleh Hilian sebagai Plt.
"Dinas ini diam, tidak bergerak, tidak ada perekembangan dan kemajuan terutama dalam konteks bagaimana menjabarkan program, kerja-kerja Gubernur dan Wakil Gubernur. Lihat saja, satu tahun kepemimpinan pak Yulius dan pak Vicktor tidak ada yang mereka (Diskominfo) lakukan terutama dalam menginformasikan pencapaian kinerja memimpin Sulut. Ini bahaya, karena bisa saja di masyarakat akan terbangun opini bahwa pak Yulius dan pak Victor tidak bekerja. Faktanya, banyak yang telah dikerjakan untuk masyarakat Sulut," terangnya.
Pengamat hukum Sulut ini mengingatkan, jika pemerintahan masih dikelilingi orang-orang tidak kompeten akan berakar pada sistem layanan publik yang buruk, karena kecenderungan menciptakan citra diri, bukan institusi.
