Paparang Minta Kapolri Copot dan Pecat Direskrimum Polda Sulut

Manado -  Advokat Dr. Santrawan T. Paparang, SH, MH, MKn,  secara tegas meminta  Kapolri mencopot  Kombes Pol. Suryadi dari posisi  sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulut, dan minta agar Kadiv Propam Polri, Karo Paminal dan Karo Waprof Polri, memposes kode etik,  Suryadi sampai tahapan pemberhentian tidak dengan hormat.

Tuntutan dan permintaan itu, disampaikan Paparang, usai mendampingi klienya, John Hamenda, melaporkan  Kombes Pol Suryadi langsung kepada Kadiv Propam  Mabes Polri,  Kamis siang.

Melalui aplikasi ijo,  Paparang kepada media ini menjelaskan, Ikhwal dan dasar pelaporan tersebut, yang intinya menyebutkan bahwa Suryadi sebagai Direskrimum, melakukan perbuatan menyimpang, dengan  menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) perkara nomor B/882/X/RES.1.9/Dit Reskrimum tertanggal 20 Oktober 2026, karena diduga tidak mendapatkan uang sebesar Rp 5 sampai  Rp 10 miliar yang dimintanya dari John Hamenda,  yang membuat Hamenda  sangat keberatan,  karena telah melukai rasa kebenaran dan fakta-fakta kasus yang sesungguhnya.

Mewakili Hamenda, Paparang lalu menyampaikan perbuatan Suryadi secara rinci, dimana pada Agustus 2025 lalu, Hamenda datang menghadap Suryadi dengan tujuan menanyakan perkembangan status kasusnya, yang berkaitan dengan tanah milik Hamenda yang berlokasi di Malalayang, yang diperkirakan bernilai sekitar Rp 600 miliar,  dan saat menghadap itulah, Hamenda dimintai dana operasional Rp 5-10 miliar, agar tidak diterbitkan SP3 terhadap laporannya.

"Saat itu klien kami mengatakan bahwa dia tidak punya uang sebanyak itu, dan bahwa dia akan memberikan ucapan terima kasih nanti setelah urusan selesai, kemudian hasil pertemuan itu diceritakan John Hamenda, kepada kami selaku advokatnya, saya Dr. Santrawan Paparang, SH,MH,MKn dan Hanafi Saleh, SH, kami berdua saat permintaan Direskrimum Polda Sulut itu, dengan mengatakan tindakan itu adalah pemerasan dan meminta agar segera melaporkan ke Propam Polri," kata Paparang.

Tetapi  Paparang mengatakan, saat itu Hamenda merasa belum waktunya mengajukan laporan, sebab Direskrimum Polda Sulut itu, memiliki hubungan kedekatan dengan Mantan Kapolri Listyo Sigit, dan saat inilah yang dirasakannya merupakan waktu yang  tepat untuk mengungkapkan dugaan pemerasan tersebut, sebab ketika uang yang diminta tak diberikan, maka Direskrimum menggunakan jabatan dan kekuasaannya secara melawan hukum menerbitkan SP3, padahal dalam putusan hakim praperadilan sama sekali tidak pernah memerintahkan agar laporan tersebut dihentikan penyidikan.

"Klien kami mengakui tidak kaget, karena memang sudah terbukti apa yang dikatakan oleh Suryadi, ketika permintaany tidak diberikan Hamenda terbitlah SP3 itu," katanya.

Paparang juga mengatakan, karena para tersangka yang dilaporkan oleh Hamenda berani melakukan praperadilan kepada Polda Sulut tentu mereka sudah mendapat dukungan dari oknum pejabat atau penyidik dan ternyata saat itu Kasubdit sudah mengatur strategi menyita dokumen dari para tersangka tanpa meminta surat  penetapan pengadilan, dan celah inilah yang menjadi dasar PN Manado mengabulkan gugatan para tersangka dan mengalahkan Polda Sulut sehingga status tersangka mereka dianulir.

"Pemainan hukum yang dilakukan mafia tanah dan mafia pertanahan yang bekerja sama dengan oknum pejabat polisi kotor inilah yang membuat para mafia tanah merajalela di Sulut, karena itulah maka klien kami tidak lagi memiliki kepercayaan ke pihak Direskrimum Polda Sulut, dibawah pimpinan yang bersangkutan, sehingga saya membuat laporan ke Kadiv Propam Mabes Polri untuk mencari keadilan melalui kepemimpinan  Kapolri Jendral Polisi Sujudi untuk membersihkan oknum-oknum polisi nakal," kata Paparang mengulang pernyataaan kliennya.

Karena itu pulalah katanya, maka Hamenda juga minta agar  laporannya ditarik Bareskrim Mabes Polri dan serta diproses di situ.

Dalam laporan Hamenda, di Mabes Polri, menurut Paparang  pihaknya sudah menyertakan kronologis jelas dan latarbelakangnua, yakni  laporan polisi nomor LP/223/I/2016/POLRESTA MDO/SPKT tertanggal 29Januari 2016