Kadin Minta Kemenkes RI Pisahkan Aturan Tembakau dari RPP Kesehatan

Jakarta, Potretmanado -- Sejumlah pelaku usaha mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI agar memisahkan pasal pengamanan zat adiktif dari rancangan peraturan pemetintah (RPP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang (RUU) kesehatan.

Hal tersebut dimaksud agar ekosistem tembakau nasional memiliki rantai pasok yang panjang. Pasalnya, keberadaan sektor industri hasil tembakau juga melibatkan banyak turunannya, sehingga memiliki efek ganda terhadap perekonomian dalam jumlah besar.

Berbagai kebijakan terkait sektor ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait bersama dengan lintas kementerian, agar kebijakan yang dihasilkan akan berimbang dan adil.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Carmelita Hartoto mengatakan industri tembakau merupakan sumber merupakan sumber pekerjaan bagi jutaan masyarakat Indonesia, termasuk bagi petani tembakau.

"Dalam penyesuaian ke depan, yang didasari oleh alasa kesehatan masyarakat, perlu dilakukan secara hati-hati dan kalkulatif untuk menciptakan keseimbangan dan kesinambungan industri tembakau serta kesejahteraan masyarakat secara luas," Carmelita.

Menurutnya, berdasarkan kajian Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), peraturan industri hasil tembakau dari pemerintah saat ini cukup memberatkan. Dampaknya, sejumlah pabrik rokok mengalami penurunan, yakni dari 4.669 unit usaha di tahun 2007 menjadi 1.100 pada tahun 2022.

Carmelita menyarankan dalam perumusan kebijakan sektor tembakau, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek ekonomi selain aspek kesehatan, sehingga berkelanjutan sektor tersebut terjaga, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja dan penerimaan negara.

“Ini memang merupakan tantangan yang kompleks, tetapi jika dihadapi dengan pendekatan yang holistik, kita dapat mencapai hasil yang positif bagi semua pihak terkait,” tegasnya. (Mike)