Sekitar Kita

Ini Penegasan JPU dalam Sidang Tipikor Dana Stimulan Gunung Ruang

  • Jadi sekali lagi saya harapkan supaya masyarakat bersabar menantikn apa yg sebenarnya terjadi dalam kasus ini
Sekitar Kita
Joise Bukara

Joise Bukara

Author

Manado - Tak mau masyarakat terprovokasi karena pemberitaan mengenai persidangan perkara Tipikor dana stimulan Gunung Ruang, tim JPU Kejati Sulut, menegaskan sejumlah hal yang masih dalam pembuktian di persidangan. 

Hal ini ditegaskan oleh ketua tim JPU dalam perkara tersebut, Noval Thaher, SH,MH, kepada media usai sidang.  

Dia mengatakan dan menegaskan bahwa  salah satu alasan adanya keterlambatan dan kekurangan administrasi dikarenakan kurangnya personil dan ancaman riak-riak di masyarakat, tidak bisa dijadikan alasan. Karena para saksi dari BNPB menyatakan bahwa jika ada kekurangan personil maka pimpinan daerah seharusnya mengelurkan SK penambahan personil.

"Sedangkan jika ada ancaman dan riak-riak  di masyarakat, hal ini sudah ada caranya di Juklak dan Juknis, yaitu peran dari Tim Pendamping Masyarakat (TPM) yg didalamnya trdiri dari tokoh-tokoh Agama dan Masyarakat, sehingga jika ini diaktifkan mereka betul-betul dilibatkan, maka kendala riak-riak tadi bisa diredam, terkait ini kami JPU punya bukti untuk mendukung keterangan ini pada prsidangan selanjutnya," tegas Jaksa murah senyum itu.

Selain itu, Noval juga mengatakan mengenai dalih  bahwa upaya penentuan harga dari pemerintah trhadap barang material bangunan pada waktu itu semata-mata utk menekan harga material sesuai permintaan masyarakat, menurut saksi BNPB jika ada kebijakan seperti itu seharusnya tidak boleh melanggar Juklak dan Juknis, dan sebagaimana ditentukan dalam Juklak bahwa harga barang harus sesuai dgn Harga Satuan Barang dan Jasa yg ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui suatu peraturan dan tidak boleh ada penunjukan toko, karena itu akan mengurangi kebebasan dan kemandirian para penerima bantuan dalam mengadakan sendiri material yang dibutuhkan.

Dia menegaskan bahwa Untuk mendukung keterangan ini, pihak  JPU akan menyajikan dalam persidangan selanjutnya bahwa patokan harga yg ditentukan oleh Pemda dalam rangka penyaluran dana DSP melalui toko-toko yang ditunjuk memiliki mksud tersembunyi untuk menguntungkn segelintir org dan bukan semata-mata demi kepentingan masyarakat, dan ini akan kami buktikn dlm persidangan selanjutnya.

Karena itu, jaksa selalu low profile ini minta dan berharap kepada 
masyarakat kami agar tidak mudah terpancing dgn pernyataan-pernyataan  sepihak dari sglintir orang tentang suatu keadaan atau situasi yg dibuat sedemikian rupa seolah-olah itu benar terkait perkara ini.

"Padahal  persidangan masih berlangsung, masih banyak bukti dr kami JPU yang belum ditampilkan yang akan kami sajikan dalam sidang-sidang selanjutnya. Jadi sekali lagi saya harapkan supaya masyarakat bersabar menantikan apa yg sebenarnya terjadi dalam kasus ini menurut jadwal dan mekanisme peradilan yang sudah diatur," tegas Noval.