Gubernur Akui Sulut Kekurangan Guru Status ASN

MANADO, - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, mengakui, daerah nyiur melambai yang berpenduduk kurang lebih 2,6 juta orang, kekurangan tenaga guru berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Hal tersebut disampaikan Gubernur POlly Dondokambey, saat bertemu dengan Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo, awal pekan ini.

Karena sektor pendidikan di Sulut mengalami kekurangan guru ASN, Gubernur mengharapkan dibukanya formasi bagi ASN guru.

"Kami sangat mengharapkan agar supaya THL-THL yang ada di kabupaten/kota baik guru SD, SMP, maupun SMA bisa diikutsertakan dalam program perekrutan guru," harap Olly.

Sebab menurutnya, terpenuhinya alokasi tenaga pendidik maka kualitas pendidikan yang ada di Sulut khususnya di kepulauan dan perbatasan dapat diwujudkan.

"Pemenuhan tenaga guru dalam rangka meningkatkan pendidikan kita di daerah-daerah perbatasan di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sangihe, Sitaro dan Kabupaten Bolaang Mongondow," ungkapnya.

Dia mengatakan, Perjuangan itu juga menjelaskan bahwa Sulut menjadi tempat yang strategis dalam rangka mensuplai kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Maka berharap akan dibuka kran perekrutan ASN di bidang kesehatan. Dia juga menambahkan, meminta formasi dalam rangka peningkatan tenaga kesehatan di Provinsi Sulut.

Terkait penambahan guru dan nakes di Sulut, Menpan RB Tjahyo Kumolo menanggapi positif usul tersebut.

“Sudah ditampung,” ujar Menpan RB seusai kegiatan.

Kata kuncinya menurut Menteri, Presiden Joko Widodo melakukan percepatan bidang infrastruktur kesehatan dan bantuan sosial, sehingga tenaga kesehatan termasuk perawat di puskesmas, puskesmas pembantu dibutuhkan.

Apalagi di Manado sudah mulai tumbuh rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta.

"Saya kira tepat sekali (penambahan guru dan tenaga kesehatan) karena konsolidasi keuangan kita untuk sektor-sektor masalah kesehatan," katanya.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut Deputi SDM Aparatur Teguh Widjinarto, jajaran Forkopimda Sulut dan seluruh kepala daerah se-Sulut.***