Bendahara Lolos, Keberadaan Dana Hibah Diduga Hanya Ketua BPMS GMIM yang Tahu

MANADO - Perjalanan panjang proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), berujung pada lengkapnya berkas perkara atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Sulut.

Sejumlah pihak sebelumnya telah dimintakan keterangan terhadap kasus yang menyeret Ketua BPMS GMIM, Pendeta Hein Arina sebagai tersangka dan sedang menjalani penahanan di Rutan Mapolda Sulut.

Bendahara BPMS GMIM, Diaken Windy Lukas adalah satu dari sekian pihak yang dipanggil penyidik Direskrimsus Polda Sulut untuk dimintakan keterangan terkait dana hibah.

Sepanjang proses penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulut, Bendahara Windy Lukas beberapa kali mendatangi Mapolda Sulut untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Menariknya, hingga berkas perkara dugaan korupsi dana hibah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Bendahara BPMS GMIM lolos dari jeratan kasus tersebut.

Lolosnya Diaken Windy Lukas dalam kasus dugaan korupsi yang mendapat perhatian besar publik Sulut ini, dikabarkan lantaran dirinya tidak tahu menahu dengan keberadaan dana hibah dari Pemprov Sulut.

Diaken Windy juga dikabarkan tidak pernah terlibat dalam kebijakan keuangan dana hibah dan hanya dilakukan oleh Ketua BPMS GMIM, Pendeta Hein Arina.

Bendahara Diaken Windy Lukas ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui WhatsApp di nomor +6281143XXXX, hingga berita ini diturunkan tidak memberi jawaban.

Diketahui, Polda Sulut telah merampungkan berkas perkara terhadap kasus dugaan korupsi dana hibah BPMS GMIM dan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

"Berkas perkara dugaan korupsi dana hibah Sinode GMIM ini sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan," kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Alamsyah Hasibuan.