Bambang Hermawan Kritik Sekdakot Manado Soal Data LKPJ

MANADO -- Anggota DPRD Kota Manado, Bambang Hermawan melontarkan kritikan pedas kepada Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Micler Lakat terkait dengan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota tahun 2020.

Anggota Pansus ini mengatakan, kritikannya tersebut dikarenakan Sekdakot adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait dengan pembahasan antara Pansus, TAPD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, Sekdakot adalah orang yang paling bertanggung jawab atas amburadulnya data LKPJ yang sodorkan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan.

"Sejak awal pembahasan, semuda data sudah tidak sinkron. Mulai dari apa yang disampaikan Walikota Manado saat paripurna," ujarnya.

Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kota Manado ini menyebutkan, apa yang disampaikan Walikota Manado angka-angkanya berbeda dengan apa yang ada dalam buku LKPJ, ditambah perbedaan angka yang disodorkan oleh masing-masing OPD.

Bahkan yang sangat aneh menurutnya, tidak data tidak sinkron dari OPD dan tansferan anggaran dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

"Sekdakot adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas semuanya," tegasnya.

Dia kemudian mendesak Sekdakot harus selalu hadir dalam setiap pembahasan LKPJ, apalagi Sekdakot sebagai Ketua TAPD. Karena, ketidakhadiran Sekdakot sangat menghambat perjalanan pembahasan.

Beberapa OPD yang hadir dalam pembahasan LKPJ seperti Dinas Sosial (Dinsos), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), DInas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) membawa data anggaran yang berbeda dengan buku LKPJ.

Bahkan yang sangat mengejutkan, Kepala Badan Ketahanan Pangan dalam pembahasan di depan Pansus dan TAPD dengan tegas menyebutkan kalau data anggarannnya yang benar, sedangkan data yang dari Bapelitbangda keliru.

"Ada OPD yang menyampaikan demikian, dan seharusnya itu menjadi tamparan keras untuk TAPD. Sekdakot mestinya ikut mendengarkan," ujarnya.

Calon kuat Ketua DPD PAN Kota Manado ini meminta Sekdakot harus kooperatif selama pembahasan LKPJ, dan jangan terkesan ada pembiaran.

"Sekot sudah menghambat pembahasan Pansus LKPJ. Sudah dua pekan Pansus tertahan hanya di sinkronisasi anggaran," tuturnya.

Bambang menambahkan, mestinya dalam LKPJ Pansus harus turun lapangan untuk memastikan setiap program dan kegiatan Pemerintah Kota Manado bermanfaat bagi masyarakat. (Mik)