
Analisis Mahfud MD Soal Pengajuan Calon Wapres
- Presiden dan pimpinan MPR RI mendapat sorotan soal pengajuan nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sekitar Kita
JAKARTA - Mantan Menkopolhukam RI, Mahfud MD mengatakan kemungkinan jika Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak bisa melaksanakan sidang pergantian Wakil Presiden pada 9 Desember 2026 mendatang.
Hal tersebut bisa terjadi jika Presiden Prabowo Subianto hingga Kamis (19/11/2026) kemarin belum mengirim dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri.
Analisis Mahfud MD melalui akun X-nya @mohmahfudmd dilansir potretutara, Jumat (20/11/2026) menyebutkan bahwa berdasarkan aturan, nama pengganti Wapres harus diserahkan 14 hari kerja sebelum sidang MPR.
Mahfud berharap, Presiden Prabowo dan pimpinan MPR memperhatikan secara sungguh-sungguh terhadap pengajuan dua nama calon Wapres.
"Kepada yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," kata Mahfud MD.
Beberapa alasan dalam analisis Mahfud MD bahwa berdasarkan UUD 1945, pengajuan calon pengganti Wapres diajukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR.
Dia menjelaskan, hari yang dimaksud dalam aturan tersebut adalah hari kerja, bukan hari kalender.
"Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti Wapres dilakukan dalam 14 hari sebelum sidang MPR. (Ternyata) didalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah 'hari kerja', bukan hari kalender," tegasnya.
Mahfud pun menyarakan untuk Sidang MPR ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon Wapres yang akan menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Penundaan Sidang MPR setelah MPR menerima dua calon wapres yang bari dari Presiden, agar terjadi singkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR.
Mekanisme diurai Mahfud MD yakni jika Presiden Prabowo menyerahkan hari ini, maka Sidang MPR ditundah menjadi 10 Desember 2026. Begitu seterusnya yang dihitung mundur dalam 14 hari kerja.
"Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC, maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya," ungkap Mahfud MD.
Ia menilai, penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja lebih aman. Selama, lanjutnya 14 hari kerja itu berada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan mengundurkan diri dari Wakil Presiden.
"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelindng menjadi masalah politik baru," terangnya.
Diketahui, waktu pelaksanaan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Pasal 136 ayat 1 menyebutkan, Presiden paling lambat harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden dua pekan sebelumnya.
